Setelah meninjau korban gempa Ambon, Presiden Jokowi bertolak ke Duyu, Kecamatan Tatanga. Berita terkini mengabarkan Presiden meminta proses pembangunan hunian tetap bisa dipercepat.

Hunian Tetap Sudah Ditunggu Warga

Dalam kunjungan kerjanya di Palu, Sulawesi Tengah pada Selasa (29/10/2019), Presiden Jokowi meminta proyek pembangunan hunian tetap (huntap) di Duyu-Tondo, Sulawesi Tengah bisa segera diselesaikan. Presiden menilai pembangunan huntap di kedua lokasi tersebut harus segera diselesaikan karena warga korban gempa -tsunami-likuifaksi Sulawesi Tengah 28 September 2018 lalu sudah menunggu.

Belakangan perkembangan proyek pembangunan huntap tersebut terbilang agak lambat karena terbentur masalah pembebasan lahan. Namun, bisa dipastikan permasalahan yang berkaitan dengan lahan kini sudah selesai. Dengan begitu proses pembangunan proyek bisa dilanjutkan terutama untuk rumah yang dibangun oleh individu.

Meski permasalahan pembebasan lahan sudah selesai, masih ada hal-hal selanjutnya yang menjadi perhatian Presiden. Hal tersebut adalah proses lelang untuk proyek serupa di Kabupaten Sigi. Setelah proyek huntap Duyu selesai, proyek pembangunan huntap di Sigi akan dilelang untuk kemudian dilanjutkan ke tahap konstruksi.

Lebih dari 11 Ribu Rumah

Setidaknya ada sekitar 11 ribu rumah yang harus dipersiapkan untuk relokasi. Di lokasi proyek pembangunan huntap Duyu, baru sekitar 450 rumah yang siap dikerjakan. Untuk kawasan Sigi sekitar 1.500 rumah, namun yang masih dalam proses lelang baru sekitar 500 rumah. Jokowi mengungkapkan harapannya proses konstruksi bisa segera dilaksanakan pada awal tahun. Pembangunan huntap di kedua lokasi tersebut nantinya akan dilakukan secara paralel mulai Januari 2020.

Selain huntap Duyu-Tondo, pemerintah juga menargetkan pembangunan huntap di Sulawesi Tengah bisa diselesaikan sebelum Idul Fitri 2020 mendatang. Beberapa huntap yang ditargetkan harus selesai yakni Huntap Sigi, Huntap Petobo, Huntap Parigi Moutong dan Huntap Pombewe. Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana di Sulawesi Tengah membutuhkan anggaran biaya mencapai Rp. 235,5 milyar. Anggaran dana tersebut terbagi dialokasikan untuk beberapa lokasi seperti Kabupaten Donggala, Sigi, Parigi Moutong dan Kota Palu.

Pembangunan Irigasi

Di samping proyek pembangunan hunian tetap, pemerintah juga menargetkan perbaikan di sektor pertanian. Berita terkini mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengutamakan pembangunan saluran irigasi. Saluran irigasi baru ditujukan untuk mengairi lahan pertanian seluas 1.700 hektar dari kebutuhan 7.000 hektar. Pembangunan saluran irigasi ini dilakukan bertahap 1.700 hektar hingga akhir tahun depan, sedangkan sisanya ditargetkan tahun 2021.

Di sisi lain, BNPB bersama dengan Universitas Tadulako mengupayakan pemulihan perekonomian masyarakat pasca bencana baik memanfaatkan sektor perikanan maupun pertanian. Dengan begitu diharapkan kondisi perekonomian masyarakat bisa lekas kembali normal. Dalam kunjungan kerja ini, Presiden Jokowi didampingi oleh Ibu Iriana, Menteri PUPR basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BNPB Doni Monardo, Wali Kota Palu Hidayat dan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola.

Usai mengunjungi Papua akhir pekan lalu, berita terkini Presiden Jokowi meninjau posko pengungsi pasca gempa Ambon. Kunjungan tersebut dilakukan di Universitas Darussalam Kecamatan Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah.

Ingatkan Indonesia Merupakan Kawasan Rawan Bencana

Dalam kunjungan yang dilangsungkan pada Selasa (29/10/2019) tersebut, Presiden Joko Widodo ditemani oleh ibu negara, Iriana Joko Widodo beserta pejabat terkait. Presiden mengunjungi korban gempa sekaligus berdialog untuk menyampaikan besaran santunan yang akan diterima oleh para korban gempa. Dialog tersebut dilakukan setelah Jokowi bersama rombongan meninjau tenda pengungsian dan rumah sakit darurat Dr. Ishak Umarela.

Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa negara Indonesia berada di wilayah cincin api (ring of fire) sehingga rawan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami. Itu artinya potensi gempa dan tsunami tak hanya mengancam kawasan Maluku Tengah saja, tapi juga kawasan lainnya. Sejarah mencatat, gempa juga terjadi di Aceh, Yogyakarta, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Padang, Palu dan Donggal. Kondisi ini membuat masyarakat Indonesia harus siap untuk menghadapi potensi gempa di masa mendatang.

Lebih dari 12 Ribu Rumah Rusak Akibat Gempa

Menurut laporan, setidaknya ada sekitar 12.137 unit rumah yang rusak akibat gempa bermagnitudo 6,5 SR yang mengguncang kawasan Maluku pada 26 September 2019 lalu. Rincian kerusakan yang dialami warga yakni 6.108 unit rumah rusak ringan, 3.317 unit rumah rusak sedang dan 2.712 unit rumah rusak berat. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran di Kementerian PUPR dan BNPB untuk perbaikan rumah warga yang akan dicairkan 6 bulan setelah gempa.

Besaran bantuan untuk perbaikan rumah warga tersebut nantinya sebesar Rp. 10 juta untuk rumah yang rusak ringan, Rp. 25 juta untuk rumah rusak sedang dan Rp. 50 juta untuk rumah rusak berat. Jumlah nilai santunan tersebut sama seperti yang diberikan untuk korban gempa di kawasan lainnya. Besaran santunan tersebut dinilai belum tentu mampu menutup semua kerugian yang dialami korban. Namun, diharapkan bisa dipakai untuk membangun rumah sesuai dengan konsep tahan gempa.

Jokowi meminta agar jajaran pemerintahan daerah seperti lurah dan camat turut serta memantau dan mengawasi alokasi anggaran pemberian santunan tersebut. Hal ini mengingat dana santunan akan diberikan kepada masyarakat terdampak gempa secara langsung. Sementara untuk proses pembangunan konstruksi rumah warga nantinya akan diarahkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Setelah meninjau korban gempa di Maluku, berita terkini Presiden Jokowi dan rombongan langsung menuju ke Bandar Udara pattimura, Kota Ambon. Perjalanan kunjungan kerja kemudian dilanjutkan menuju ke Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Setibanya di Kota Palu, Presiden diagendakan meninjau lokasi hunian tetap Duyu di Kecamatan Tatanga. Presiden juga meninjau lokasi hunian tetap Tondo di Kecamatan Mantikurore, kemudian Presiden Jokowi dan Ibu Iriana kembali ke Jakarta.

Selama kunjungan kerja ke Papua, Presiden Jokowi juga meninjau lokasi pasca kerusuhan di Wamena. Berita terkini menyebutkan Presiden menginstruksikan agar perbaikan fasilitas umum dipercepat.

Perbaikan Fasilitas Umum Diutamakan

Aksi massa yang terjadi pada September 2019 lalu menyisakan kerusakan-kerusakan fasilitas umum seperti pasar, gedung pemerintahan, sekolah, toko hingga rumah penduduk di Wamena, Papua. Itu sebabnya dalam kunjungan ke Wamena pada Selasa (29/10/2019) Presiden menginstruksikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempercepat proses perbaikan fasilitas umum tersebut. Salah satu fasilitas yang terdampak aksi massa tersebut yakni Pasar Waoma yang menjadi prioritas Jokowi.

Rehabilitasi Pasar Waoma menjadi langkah awal yang penting mengingat pasar ini merupakan tempat masyarakat menjual aneka produk pertanian Wamena dan sekitarnya. Sayuran lokal, buah-buahan dan barang logistik lainnya yang dibutuhkan setiap hari biasa dijual di pasar ini. Jadi keberadaannya sangatlah penting guna mendorong perekonomian masyarakat Wamena.

Targetnya rehabilitasi Pasar Waoma bisa selesai dalam jangka waktu 2 pekan ke depan. Harapannya pasar bisa segera beroperasi dan kegiatan ekonomi masyarakat bisa kembali normal. Bukan hanya di kawasan Wamena saja, tapi juga di kawasan lain sekitarnya. Renovasi pasar seluas 749 meter persegi tersebut rencananya akan dilakukan oleh kontraktor pelaksana PT. Nindya Karya dan konsultan PT. Virama Karya.

Rehabilitasi Rumah Warga

Bukan hanya Pasar Waoma yang menjadi target rehabilitasi, Presiden juga memerintahkan untuk turut merehabilitasi rumah toko (ruko) dan rumah warga yang rusak terdampak aksi massa. Perbaikan rumah nantinya akan dilakukan secara swakelola bersama dengan Zeni TNI AD sehingga lebih cepat dan lebih aman, Beberapa bangunan kantor juga tak luput dari rehabilitasi. Setidaknya ada 6 kantor pemerintahan di Wamena rusak berat dan 8 bangunan lainnya rusak ringan yang akan mengalami rehabilitasi. Bangunan yang rusak berat tersebut adalah Kantor Badan Lingkungan Hidup, Kawasan Kantor Bupati Jayawijaya, KUA, PLN dan Kantor Dinas Perhubungan.

Menurut hasil identifikasi, setidaknya masih ada 18 sarana pendidikan, 183 unit rumah warga dan 403 ruko yang mengalami rusak berat akibat kerusuhan. Nantinya pemerintah pusat akan membantu proses perbaikan kantor Bupati Jayawijaya yang saat ini perbaikannya masih berlangsung. Perihal anggaran, Kementerian PUPR akan mengalokasikan dana yang memadai guna mempercepat proses rehabilitasi.

Sementara dari segi keamanan, TNI dan Polri akan melanjutkan pemantauan kondisi keamanan di Wamena agar aktivitas perekonomian bisa berjalan lancar. Bila kondisi sudah kondusif, tentu aktivitas perekonomian warga akan kembali normal seperti kawasan lainnya di Papua. Sebelum meninjau Pasar Waoma, Presiden Jokowi sempat meninjau proyek pengembangan Bandara Wamena. Berita terkini mengabarkan setelah mengunjungi Pasar Waoma, Presiden Jokowi kemudian melanjutkan kunjungan kerja ke kantor Bupati Jayawijaya yang sebelumnya menjadi titik kerusuhan bulan September lalu.